ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN SATWA LANGKA MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES

Abstract

Komunitas lokal mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari perdagangan satwa liar, karena keuntungan besar didapat oleh pedagang. Penelitian in bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman penerapan CITES dalam upaya perlindungan satwa langka dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan pengambat yang memengaruhi CITES dalam rangka upaya perlindungan satwa langka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, baik dalam hukum internasional maupun nasional menyangkut penerapa CITES dalam perlindungan satwa langka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan CITES terhadap perlindungan satwa langka telah diatur secara tegas dalam konvensi CITES 1973 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kerangka kerja dan mekanisme CITES dipakai bersama secara sistematis oleh 184 negara untuk mengatur dan memonitor perdagangan satwa dan (2) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi CITES dalam upaya perlindungan satwa langka, yaitu cakupan hukum yang belum memadai, peran lembaga yang kurang efektif, ekonomi, budaya masyarakat dan pengalihan fungsi lahan.