Paulus Law Journal
type: channel
description: Paulus Law Journal (PLJ) ​​is a scientific journal published by the Faculty of Law, Paulus Indonesian Christian University, which is published 2 times a year, in March and September. This journal provides open access with the principle that research results can be accessed by the public to support scientific progress, especially in the field of law. Paulus Law Journal is a means for academics, researchers, and practitioners to publish research results or review articles. The scope of articles published in this journal relates to various topics in legal science, namely Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, Customary Law, Environmental Law, Islamic Law, and other sections related to contemporary issues in law. Paulus Law Journal is published regulary twice a year in Maret and September
publisher: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus
language: en
publication name: Paulus Law Journal
issn: 2722-8525
items: TINJAUAN YURIDIS PENYEBAB PELANGGARAN TERHADAP MEREK ORANG LAIN
items: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN ONLINE PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BPOM
items: PENYELESAIAN SENGKETA PATEN TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA: ANALISIS KASUS NOKIA DAN PT BRIGHT MOBILE
items: TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
items: ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH BERCERAI MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA
items: IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (STUDI KASUS PUTUSAN 1584 K/PID.SUS/2021)
items: PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PASCA PENETAPAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI PADA PERKARA ANAK
items: PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA ILMIAH DOSEN: ANALISIS YURIDIS DALAM RANGKA PENINGKATAN REPUTASI AKADEMIK
items: PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG KADALUARSA(STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NOMOR 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT)
items: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR
items: TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
items: IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TANA TORAJA
items: UPAYA PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DARI ANCAMAN TRANS ORGANIZED CRIME BERDASARKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN
items: MODEL MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA
items: https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/902
items: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI CROSSING PADA PASAR MODAL INDONESIA: STUDI KASUS PT AMMAN MINERAL
items: ANALISIS OPTIMALISASI SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI SOLUSI INKLUSIF PENDANAAN UMKM DI INDONESIA
items: ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA BANK DIGITAL
items: PERBANDINGAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL DAN FINTECH BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
items: IMPLIKASI HUKUM DAN RESOLUSI SENGKETA DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT PADA SEKTOR ENERGI: STUDI KASUS INDONESIA
items: THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL CONTRACTS REVIEWED IN CIVIL LAW
items: STRENGTHENING THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CONTRACT DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA
items: KNITTING THE LIMITS OF FREEDOM: ARTICLE 1337 OF THE CIVIL LAW BOOK AND DYNAMICS OF BUSINESS CONTRACTS
items: EMPLOYMENT MIGRATION SERVICE PROTECTION: FORMULASI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
items: PENEGAKAN HUKUM GUNA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASCA IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE BERUJUNG MAUT
items: EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK
items: HAK LAYANAN KESEHATAN MENTAL DALAM PERPEKTIF HUKUM DAN KONSTITUSI
items: PERISTIWA TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KRIMINAL DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
items: KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT
items: EFEKTIVITAS KINERJA ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS PRO BONO

TINJAUAN YURIDIS PENYEBAB PELANGGARAN TERHADAP MEREK ORANG LAIN
type: item
description: Faktor penyebab suatu merek dapat melanggar hak merek orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor penyebab suatu merek dapat melanggar hak merek orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum menggunakan merek yang sama atau sangat mirip baik secara visual, bunyi, maupun konsep dengan merek terdaftar sebelumnya untuk barang/jasa yang sejenis, melakukan pemboncengan reputasi (Passing off/dilusi Merek) yaitu menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal untuk mendompleng reputasi, meskipun tidak selalu satu jenis barang, seseorang dengan itikad tidak baik (Bad Faith) yaitu pendaftaran merek dilakukan dengan sengaja untuk meniru, mengeksploitasi, atau menghalangi pihak lain, kurangnya penelusuran (Search) yaitu kelalaian pemohon merek untuk melakukan pengecekan apakah merek tersebut sudah didaftarkan orang lain, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih, penggunaan tanpa izin yaitu menggunakan elemen grafis, desain, atau logo yang merupakan hak cipta pihak lain dalam merek dagang sendiri, faktor sosio-ekonomis yaitu tingginya permintaan pasar akan produk tiruan murah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual, serta faktor lemahnya penegakan hukum yaitu minimnya tindakan hukum yang tegas membuat pelanggaran terus terjadi.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Kekayaan Intelektual
  topic: keywords
subject: Pelanggaran Hak Cipta
  topic: keywords
subject: Merek
  topic: keywords
creator: Dharmawati
creator: Muslimah
creator: Sutriani Abubakar
rights: Copyright (c) 2026 Paulus Law Journal
date: 2026-03-31
publication date: 2026-03-31
starting page: 198
ending page: 208

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN ONLINE PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BPOM
type: item
description: Salah satu produk yang banyak diperdagangkan secara online adalah produk pangan impor. Perdagangan online memudahkan konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi, tetapi tidak semua produk pangan impor yang diperdagangkan online memiliki izin edar dari BPOM. Produk pangan impor tanpa izin edar dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen dan merugikan negara karena pelaku usaha yang menjualnya tidak membayar pajak. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar di Indonesia dan kendala yang dihadapi BPOM Makassar dalam melindungi konsumen terhadap pangan impor yang diperdagangkan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan staf BPOM Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar yang diperdagangkan online belum efektif, karena masih banyak produk pangan impor yang tidak memenuhi standar mutu BPOM. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi BPOM, seperti jumlah staf yang terbatas, sistem pengawasan yang belum optimal, keterbatasan kerjasama dengan kepolisian, dan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Perlindungan Konsumen
  topic: keywords
subject: Pangan
  topic: keywords
subject: Impor
  topic: keywords
subject: Izin Edar
  topic: keywords
subject: Online
  topic: keywords
creator: Margaritha Rami Ndoen
creator: Januar Teguh
rights: Copyright (c) 2026 Paulus Law Journal
date: 2026-03-31
publication date: 2026-03-31
starting page: 188
ending page: 197

PENYELESAIAN SENGKETA PATEN TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA: ANALISIS KASUS NOKIA DAN PT BRIGHT MOBILE
type: item
description: Teknologi digital membuat nilai ekonomi penemuan perangkat lunak, algoritma, dan sistem informasi naik. Ini juga menyebabkan sengketa hak paten di Indonesia bertambah. Paten digital tidak berwujud dan mudah ditiru. Proses lisensinya juga lintas negara. Hal ini menciptakan kesulitan tersendiri dalam menegakkan hukum. Penelitian ini menganalisis pentingnya menyelesaikan sengketa paten digital. Penelitian ini juga menilai seberapa efektif cara penyelesaian sengketa menurut hukum Indonesia. Metode penelitiannya yuridis normatif. Ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan praktik penyelesaiannya. Pembahasan berpusat pada studi kasus sengketa antara Nokia Technologies OY dengan PT Bright Mobile Telecommunication. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi di Pengadilan Niaga punya kendala prosedural dan pembuktian teknis. Karena itu, penyelesaiannya belum efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lebih sesuai. Mediasi dan arbitrase, khususnya, lebih cepat dan hemat. Cara ini juga dapat menjaga nilai ekonomi penemuan digital. Karena itu, kebijakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperkuat. Ini harus adaptif agar memberi kepastian hukum. Hal ini juga mendukung perkembangan teknologi digital di Indonesia.
subject: Artikel
  topic: section
subject: paten digital
  topic: keywords
subject: penyelesaian sengketa
  topic: keywords
subject: teknologi digital
  topic: keywords
creator: Regita Dwi Azzahra
creator: Upik Mutiara
creator: Amiludin
rights: Copyright (c) 2026 Paulus Law Journal
date: 2026-03-31
publication date: 2026-03-31
starting page: 181
ending page: 187

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
type: item
description: Analisis hukum mengenai hak waris anak dalam perkawinan siri merupakan isu yang penting dalam konteks hukum di Indonesia, meskipun praktek ini sering muncul dalam masyarakat. Isu ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama yang berkaitan dengan hak waris anak yang lahir dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak dalam konteks perkawinan siri berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang mencakup analisis undang-undang, studi kasus, serta putusan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri secara otomatis memiliki hak waris terhadap ibunya, sementara hak waris terhadap ayahnya harus dibuktikan secara hukum, melalui mekanisme pengakuan atau penetapan hubungan darah di pengadilan. Meskipun perkawinan siri diakui dalam perspektif agama, status hukum anak yang dihasilkan dari jenis perkawinan ini seringkali menjadi perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri berhak atas warisan dari ayah biologisnya, asalkan hubungan darahnya dapat dibuktikan. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam perlakuan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri, yang sebelumnya dipandang sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hak waris dari ibu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum serta penguatan peran pengadilan dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak dalam konteks hak waris.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Keywords : Inheritance Rights; Children; Unregistered Marriage; Judge's Decision
  topic: keywords
creator: Fransiska Anastasia
creator: Al Qodar Purwo S
rights: Copyright (c) 2026 Paulus Law Journal
date: 2026-03-31
publication date: 2026-03-31
starting page: 157
ending page: 180

ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH BERCERAI MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA
type: item
description: Harta gono-gini merupakan salah satu isu yang kompleks dan sering muncul dalam konteks perceraian, khususnya terkait dengan pembagian aset yang diperoleh selama masa pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dengan aspek hukum yang berkaitan dengan status harta gono-gini mencakup barang-barang yang diperoleh atau dibangun setelah perceraian, yang dananya berasal dari harta bersama. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menekankan bahwa asal-usul biaya menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu barang termasuk dalam pengertian harta gono-gini. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun suatu barang diperoleh setelah proses perceraian, apabila barang tersebut dibiayai dari harta bersama (harta gono-gini), maka barang tersebut tetap termasuk dalam pembagian harta bersama. Proses pembagian harta gono-gini dapat dilakukan melalui mediasi ataupun melalui keputusan pengadilan, bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, terdapat yurisprudensi yang memberikan pedoman hukum terkait pembuktian asal usul kepemilikan harta, yang bertujuan untuk menentukan status aset tertentu sebagai bagian dari harta bersama atau harta pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi praktisi hukum serta individu-individu yang memerlukan kepastian hukum dalam konteks konflik perceraian.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Perceraian
  topic: keywords
subject: Harta Gono Gini
  topic: keywords
subject: Restitusi
  topic: keywords
subject: Putusan Pengadilan
  topic: keywords
creator: Berliyani Indah Safitri
creator: Al Qodar Purwo S
rights: Copyright (c) 2026 Paulus Law Journal
date: 2026-03-31
publication date: 2026-03-31
starting page: 135
ending page: 156

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (STUDI KASUS PUTUSAN 1584 K/PID.SUS/2021)
type: item
description: Salah satu kewajiban yang penting harus dilakukan oleh Negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo adalah kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban perdagangan orang. Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan Protokol Palermo dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian menemukan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun terdakwa dipidana 3 tahun penjara dan denda Rp150.000.000, perlindungan korban belum optimal. Putusan mengabulkan restitusi Rp26.966.000, namun absen dalam aspek rehabilitasi psikologis, pemulihan trauma, dan pendampingan berkelanjutan. Identitas korban tidak sepenuhnya dilindungi, dan koordinasi antarinstansi masih lemah. Pendekatan peradilan masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (offender-centered) daripada pemulihan korban (victim-centered) sebagaimana diamanatkan Protokol Palermo Pasal 6. Diperlukan penguatan sistem perlindungan komprehensif, koordinasi kelembagaan yang sinergis, dan implementasi efektif mekanisme rehabilitasi untuk memenuhi standar perlindungan korban TPPO.
subject: Artikel
  topic: section
subject: perdagangan orang
  topic: keywords
subject: perlindungan korban
  topic: keywords
subject: Protokol Palermo
  topic: keywords
subject: restitusi
  topic: keywords
subject: pendekatan victim-centered
  topic: keywords
creator: Priscilia Putri Embong Rosari
creator: Gita Kezia Pretty Br Bangun
creator: Mardian Putra Frans
rights: Copyright (c) 2026 Paulus Law Journal
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
starting page: 116
ending page: 134

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PASCA PENETAPAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI PADA PERKARA ANAK
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar dan Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggungjawab dalam memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah adanya kesepakatan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak serta memastikan pelaksanaan sanksi yang disepati dilaksanakan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi monitoring pemenuhan hak-hak anak, bimbingan dan evaluasi perkembangan anak selama waktu yang disepakati. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah mencegah anak untuk mengulangi tindak pidana serta mendukung rehabilitasi sosial anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik
subject: Artikel
  topic: section
subject: Anak
  topic: keywords
subject: Diversi
  topic: keywords
subject: Pembimbing Kemasyarakatan
  topic: keywords
creator: Sutriani Abubakar
creator: Ayu Febi Febrianti
creator: Rini Indhyra Khumaerah
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-10-07
publication date: 2025-10-07
starting page: 98
ending page: 115

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA ILMIAH DOSEN: ANALISIS YURIDIS DALAM RANGKA PENINGKATAN REPUTASI AKADEMIK
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah dosen dengan peningkatan reputasi akademik institusi, studi kasus pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi ilmiah dosen serta regulasi terkait perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ilmiah dosen tergolong tinggi, dengan 596 dokumen yang telah terindeks di berbagai platform seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Namun, hanya 10 karya yang terdaftar dan memperoleh perlindungan HKI. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam perlindungan hak cipta atas karya ilmiah. Padahal, perlindungan HKI memiliki korelasi langsung terhadap reputasi akademik institusi, baik dalam konteks akreditasi, pemeringkatan nasional maupun pengakuan internasional. Reputasi akademik yang kuat menuntut sistem yang menjamin keaslian, kualitas, dan kepemilikan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan internal, unit layanan HKI, dan strategi kelembagaan yang mendorong integrasi antara publikasi ilmiah dan sistem perlindungan HKI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah sistematis agar perlindungan HKI menjadi bagian integral dari pembangunan reputasi akademik di perguruan tinggi.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Kekayaan Intelektual
  topic: keywords
subject: Hak Cipta
  topic: keywords
subject: Karya Ilmiah
  topic: keywords
subject: Reputasi Akademik
  topic: keywords
subject: Pendidikan Tinggi
  topic: keywords
creator: Dharmawati
creator: Sutriani Abubakar
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-10-07
publication date: 2025-10-07
starting page: 81
ending page: 97

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG KADALUARSA(STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NOMOR 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT)
type: item
description: Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari dan menganalisis elemen-elemen Tindak Pidana serta Pelaku Usaha sebagai Subyek Hukum dalam konteks Penerapan Pasal 8 ayat (1) Huruf g dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Putusan Perkara Nomor 870/PID. B/2009/PN. JKT. UT. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis studi kasus. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup putusan hakim, kasus yang akan dianalisis, peraturan perundang-undangan, referensi (literatur), dan jurnal ilmiah yang relevan, serta data dari artikel berita. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi di internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Semua data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis dengan merujuk pada teori atau pandangan dari para ahli. Selanjutnya, teori ini akan dihubungkan dengan alasan atau pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa para hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen harus memiliki pengetahuan tentang sistem hukum yang lebih baik lagi dan bukan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dakwaan jaksa penuntut umum semata sehingga hakim-hakim yang menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang lebih baik lagi.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Ratio Decidendi
  topic: keywords
subject: Perlindungan Konsumen
  topic: keywords
subject: Pelaku Usaha
  topic: keywords
subject: Kejahatan Konsumen
  topic: keywords
creator: Alexandro P Simorangkir
creator: Rd. Yudi Anton Rikmadani
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-09-25
publication date: 2025-09-25
starting page: 43
ending page: 65

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR
type: item
description: Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling sering diajukan di pengadilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk menekan angka perceraian, hukum acara perdata menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Namun, efektivitas mediasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum mediasi berdasarkan hukum acara perdata Indonesia serta menganalisis peran mediator dalam menentukan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis melalui kajian dokumen hukum, peraturan terkait, serta teori efektivitas Lawrence M. Friedman untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran kunci dalam mewujudkan mediasi yang efektif, bukan sekadar formalitas hukum. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menghasilkan akta perdamaian yang mengikat secara hukum, sedangkan kegagalannya tetap memiliki implikasi terhadap sahnya proses persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran mediator dengan kerangka teori Friedman sekaligus penekanan bahwa mediasi di pengadilan negeri—yang lebih sering dipandang sebagai ranah pengadilan agama—juga memiliki urgensi dan implikasi hukum yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum acara perdata khususnya dalam penerapan mediasi perceraian di lingkungan peradilan umum.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Mediasi
  topic: keywords
subject: Perceraian
  topic: keywords
subject: Efektivitas
  topic: keywords
creator: Ni Made Nina Novi Anti
creator: I Gede Agus Kurniawan
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-10-07
publication date: 2025-10-07
starting page: 66
ending page: 80

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
type: item
description: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini merupakan terobosan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil pembahasan bahwa proses pendaftaran HT-el dengan sistem elektronik sangat memudahkan proses kerja kreditur, PPAT, dan Kantor Pertanahan yaitu mulai dari mengunggah dokumen, memeriksa, dan memperbaiki data. Setiap pihak juga memiliki koordinasi yang lebih mudah dan cepat antara satu sama lain melalui sistem elektronik, sehingga pendaftaran hak tanggungan elektronik dapat lebih efektif dan efisien. Hambatan dalam melakukan pendaftaran HT-el, masih terdapat gangguan sistem elektronik.
subject: Artikel
  topic: section
subject: hak tanggungan elektronik
  topic: keywords
subject: kantor pertanahan
  topic: keywords
subject: kepastian hukum
  topic: keywords
creator: Elza Qorina Pangestika
creator: Anindita
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-09-25
publication date: 2025-09-25
starting page: 12
ending page: 31

IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TANA TORAJA
type: item
description: Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dan implementasi reforma agraria dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dalam 8 tahapan yakni 1. Perencanaan 2. Pembentukan panitia dan satgas PTSL 3. Penyuluhan, 4. Pengumpulan data fisik dan data yuridis 5. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 6. Pengumuman data fisik dan data yuridis 7. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak dan pengesahan 8. Pembukuan dan penerbitan sertifikat. Implementasi reforma agraria dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja belum berjalan optimal namun pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja telah sesusai dengan salah satu tujuan dari reforma agraria mengenai penanganan konflik/ sengketa pertanahan.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Implementasi
  topic: keywords
subject: Reforma Agraria
  topic: keywords
subject: Pendaftaran Tanah
  topic: keywords
creator: Yulianus M. Rombeallo
creator: Marchelina Rante
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-10-07
publication date: 2025-10-07
starting page: 32
ending page: 42

UPAYA PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DARI ANCAMAN TRANS ORGANIZED CRIME BERDASARKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN
type: item
description: Era globalisasi saat ini, mobilitas lintas negara semakin mudah dilakukan. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka celah bagi maraknya kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC), salah satunya lewat praktik eksploitasi tenaga kerja WNI di industri judi ilegal di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana keimigrasian Indonesia berperan dalam melindungi WNI dari ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali berbagai sumber informasi, termasuk kebijakan, laporan internasional, dan data terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa WNI kerap menjadi korban karena lemahnya penegakan hukum, pemalsuan dokumen perjalanan, serta terbatasnya edukasi tentang migrasi aman. Sementara itu, tantangan di lapangan bagi petugas imigrasi tidaklah mudah: keterbatasan sumber daya, modus perekrutan yang makin canggih, hingga kurangnya koordinasi antarnegara. Namun, berbagai langkah telah dilakukan, seperti memperkuat kerja sama bilateral, memberikan edukasi publik, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif menjadi kunci dalam melindungi WNI dari jeratan TOC yang bersembunyi di balik industri judi Kamboja.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Imigrasi
  topic: keywords
subject: Trans Organized Crime
  topic: keywords
subject: Perlindungan Warga Negara Indonesia
  topic: keywords
creator: Selvin Hadi Purba
creator: Devina Yuka Utami
creator: Alrin Tambunan
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-09-25
publication date: 2025-09-25
starting page: 1
ending page: 11

MODEL MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA
type: item
description: Mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model ideal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian, menggunakan model upaya penyelesaian yang ditawarkan, yaitu melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana hak cipta tersebut. Kedua pihak dapat mencari dan mencapai solusi serta upaya terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang”
subject: Artikel
  topic: section
subject: Mediasi Penal
  topic: keywords
subject: Upaya Penyelesaian
  topic: keywords
subject: Tindak Pidana
  topic: keywords
subject: Hak Cipta
  topic: keywords
creator: Dharmawati
creator: Sutriani Abubakar
creator: Gracesy Prisela Christy
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-03-24
publication date: 2025-03-24
starting page: 149
ending page: 162

https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/902
type: item
title: KEABSAHAN TINDAKAN PENYIDIK YANG MENGHENTIKAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERLAPOR YANG SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SEBAGAIMANA LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA, TANGGAL 16 MARET 2023
description: Penelitian ini mengangkat kasus dari Laporan Polisi Nomor LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 16 Maret 2023, yang dilaporkan oleh Pelapor atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Apabila proses berhenti di tahap penyidikan, maka harus disertai dengan alasan penghentian perkara tersebut, yang mana dalam hal ini penyidik membuat sebuah surat bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan, yang hanya dapat diterapkan ketika sudah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan penyidik dalam menghentikan proses penyidikan setelah penetapan tersangka dapat dianggap sah apabila dilakukan melalui forum yang diselenggarakan dalam ranah pra peradilan. Meskipun terdapat pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, penyidikan tidak boleh dihentikan oleh penyidik hanya karena hasil gelar perkara khusus yang berlaku bagi penyidik, sebab pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran atas tugas dan fungsi penyidik, dan tidak serta merta dapat menghentikan proses penyidikan dan penetapan tersangka yang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
subject: Artikel
  topic: section
creator: Fenny
creator: Muhammad Ibnu Prabowo
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-03-24
publication date: 2025-03-24
starting page: 191
ending page: 206

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI CROSSING PADA PASAR MODAL INDONESIA: STUDI KASUS PT AMMAN MINERAL
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi pasar modal dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, seperti insider trading dan manipulasi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis terhadap peraturan Perundang-Undangan terkait pasar modal, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan regulasi Bursa Efek Indonesia. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan telaah dokumen hukum, dan sumber internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme crossing dalam transaksi pasar modal di Indonesia telah diatur secara rinci untuk memastikan transparansi dan perlindungan bagi semua pihak. Namun, analisis normatif mengungkap adanya potensi risiko pelanggaran hukum dalam praktiknya, khususnya jika transaksi crossing digunakan untuk memanipulasi harga saham atau melibatkan pihak-pihak dengan konflik kepentingan. Dalam kasus PT Amman Mineral, transparansi transaksi dan akuntabilitas terhadap kewajiban hukum menjadi isu utama yang memerlukan pengawasan lebih lanjut dari otoritas pasar modal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap transaksi crossing untuk menjaga integritas pasar modal di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum dan memastikan kepercayaan investor.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Transaksi Crossing
  topic: keywords
subject: Pasar Modal
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
creator: Hasnan Augustha
creator: Alfa Andreas
creator: Daniel Tampi
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-03-24
publication date: 2025-03-24
starting page: 133
ending page: 148

ANALISIS OPTIMALISASI SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI SOLUSI INKLUSIF PENDANAAN UMKM DI INDONESIA
type: item
description: Pendanaan menjadi salah satu kendala utama yang menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi finansial dan regulasi yang mendukung, pasar modal melalui securities crowdfunding menawarkan solusi alternatif yang inovatif dan inklusif untuk menjawab kebutuhan pendanaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui peran kebijakan sektor jasa keuangan (PJK) dan mekanisme securities crowdfunding. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis dokumen dan studi literatur. Data dikumpulkan dari regulasi, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), studi akademik serta berita terkait securities crowdfunding dan kebijakan PJK. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, serta efektivitas kebijakan dalam mendukung optimalisasi pasar modal bagi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa securities crowdfunding memiliki potensi besar untuk mendukung pendanaan UMKM dengan biaya yang lebih rendah dan akses yang lebih luas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan regulasi, literasi keuangan di kalangan UMKM, serta dukungan ekosistem yang kuat dari otoritas dan pelaku pasar. Kebijakan yang adaptif dari sektor jasa keuangan, seperti simplifikasi prosedur pendaftaran dan pengawasan berbasis risiko, menjadi faktor kunci keberhasilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pasar modal melalui securities crowdfunding dapat menjadi solusi strategis bagi pendanaan UMKM di Indonesia, dengan catatan adanya sinergi antara kebijakan PJK, pelaku pasar, dan UMKM itu sendiri.
subject: Artikel
  topic: section
subject: UMKM
  topic: keywords
subject: Securities Crowdfunding
  topic: keywords
subject: Kebijakan Pasar Modal
  topic: keywords
creator: Bagus Rizky Wicaksana
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-03-24
publication date: 2025-03-24
starting page: 176
ending page: 190

ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA BANK DIGITAL
type: item
description: Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan pada sektor perbankan di Indonesia, mulai dari bank konvensional hingga kehadiran bank digital. Bank digital, seperti Jenius dan Blu, hadir sebagai alternatif tanpa kantor fisik namun tetap beroperasi secara legal dan menawarkan kenyamanan transaksi instan bagi nasabah. Keuntungan ini semakin terasa saat kebijakan PPKM diberlakukan selama pandemi COVID-19. Meski demikian, bank digital dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait keamanan data pribadi dan transaksi elektronik, terutama pada perangkat yang telah di-root atau jailbreak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi representasi hukum perlindungan konsumen yang diterapkan oleh Jenius dan Blu. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua bank mematuhi regulasi yang ada, Jenius menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat, sedangkan Blu lebih menekankan pada edukasi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyedia layanan dan regulator dalam memperbaiki kebijakan perlindungan konsumen di sektor bank digital.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Bank digital
  topic: keywords
subject: Perlindungan Konsumen
  topic: keywords
subject: Keamanan Data
  topic: keywords
subject: Perangkat Jailbreak
  topic: keywords
subject: Jenius
  topic: keywords
subject: Blu
  topic: keywords
creator: Sri Indah Ramadhani
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-03-24
publication date: 2025-03-24
starting page: 163
ending page: 175

PERBANDINGAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL DAN FINTECH BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
type: item
description: Penelitian ini membahas perbandingan pembiayaan konvensional dan fintech di Indonesia, dengan fokus pada tantangan regulasi dalam konteks hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini mengeksplorasi celah hukum dan tantangan fintech akibat perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Temuan menunjukkan bahwa regulasi saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, belum mampu memberikan perlindungan konsumen yang memadai, jaminan keamanan data, serta pengawasan lintas yurisdiksi secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan regulatory sandbox untuk menguji inovasi fintech dalam lingkungan yang terkontrol, serta peningkatan kerja sama antar-regulator guna memperkuat pengawasan lintas batas. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi masyarakat dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai risiko yang terkait dengan layanan fintech. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang adaptif dan mampu mendukung perkembangan fintech dengan cara yang aman, adil, dan sesuai dengan stabilitas pasar keuangan di Indonesia.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Fintech
  topic: keywords
subject: Regulasi
  topic: keywords
subject: Literasi Digital
  topic: keywords
creator: Muhammad Ibnu Prabowo
creator: Mohamad Arip Fakhrudin
creator: Teuku Maudriansyah
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-03-24
publication date: 2025-03-24
starting page: 120
ending page: 132

IMPLIKASI HUKUM DAN RESOLUSI SENGKETA DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT PADA SEKTOR ENERGI: STUDI KASUS INDONESIA
type: item
description: Sektor energi di Indonesia memainkan peran vital dalam perekonomian nasional, terutama dengan meningkatnya permintaan energi akibat pertumbuhan populasi. Pembentukan joint venture (JV) antara perusahaan lokal dan asing menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan energi, memungkinkan berbagi risiko, modal, dan teknologi. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, joint venture sering digunakan dalam proyek-proyek energi di Indonesia. Perjanjian JV mencakup berbagai aspek hukum, seperti pembagian saham, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan. Namun, JV juga dihadapkan pada tantangan hukum dan operasional yang dapat memicu sengketa antara para pihak, terutama terkait interpretasi klausul kontrak, pelanggaran kewajiban, dan pembagian keuntungan. Penyelesaian sengketa ini umumnya dilakukan melalui arbitrase atau litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dan resolusi sengketa dalam perjanjian joint venture di sektor energi di Indonesia, dengan fokus pada tanggung jawab hukum serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Studi ini diharapkan memberikan wawasan baik secara teoretis maupun praktis dalam meminimalkan risiko sengketa dalam perjanjian JV di masa depan.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Arbitrase
  topic: keywords
subject: Implikasi Hukum
  topic: keywords
subject: Joint Venture
  topic: keywords
subject: Resolusi Sengketa
  topic: keywords
subject: Sektor Energi
  topic: keywords
creator: Mita Fitri Rahmayanti
creator: Rossy Novianty
creator: Sri Indah Ramadhani
rights: Copyright (c) 2025 Paulus Law Journal
date: 2025-03-24
publication date: 2025-03-24
starting page: 106
ending page: 119

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL CONTRACTS REVIEWED IN CIVIL LAW
type: item
description: The COVID-19 epidemic has significantly altered the execution of business contracts, especially with regards to the renegotiation of duties and the use of force majeure. In light of the difficulties brought on by the pandemic, this research examines the ways in which Indonesian civil law, as codified in the Civil Code, deals with matters such as contract modifications. Studying both primary and secondary sources of law is at the heart of the normative legal research methodology. It is frequently necessary to renegotiate contracts in order to modify rights and responsibilities, since the study's findings demonstrate that force majeure does not necessarily apply to all contracts in a pandemic scenario. Findings from this research stress the need for more lenient laws to resolve contract disputes in the midst of the epidemic and for more transparent rules to govern the use of force majeure.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Force Majeure
  topic: keywords
subject: Contract Renegotiation
  topic: keywords
subject: Civil Law
  topic: keywords
creator: Nanda Dwi Rizkia
creator: Pit Arzuna
creator: Putri Ayi Winarsasi
creator: Liza Utama
creator: Endang Mustikowati
creator: Khoirul Huda
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-09-26
publication date: 2024-09-26
starting page: 91
ending page: 105

STRENGTHENING THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CONTRACT DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA
type: item
description: In light of the rise of digital technology and internationalization, this research intends to investigate how the concept of good faith is being used and reinforced in Indonesian contract dispute resolution. An essential premise for the honest, open, and fair execution of contracts is the notion of good faith, as outlined in Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code (KUHPer). The settlement of contract disputes must take into account the application of the norm of good faith in both offline and online contracts, due to the rise of electronic transactions governed by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Applying a qualitative analytical technique to primary, secondary, and tertiary legal sources, this research takes a normative legal stance. The research found that when people don't behave in good faith, it may affect the contract's legality, how the parties' rights and responsibilities are carried out, and how disputes are resolved. For contracts to be fair and afford parties more protection in the event of a disagreement, the concept of good faith must be strengthened.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Online Contract
  topic: keywords
subject: Good Faith
  topic: keywords
subject: Online Dispute Resolution
  topic: keywords
creator: Dwi Hasrianty Ruchban
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-09-26
publication date: 2024-09-26
starting page: 64
ending page: 76

KNITTING THE LIMITS OF FREEDOM: ARTICLE 1337 OF THE CIVIL LAW BOOK AND DYNAMICS OF BUSINESS CONTRACTS
type: item
description: This study's primary objective is to examine how Article 1337 of the Civil Code governs the boundaries of freedom of contract in Indonesian corporate contracts. This article aims to safeguard the parties' freedom to enter into agreements by preventing abuse that harms other parties or violates legal and moral standards. This research combines a normative technique with a legislative approach, closely examining primary, secondary, and tertiary legal texts to comprehend the application of Article 1337 in business practice. According to the findings, Article 1337 is crucial since it establishes explicit boundaries on contract freedom; yet, the efficacy of this provision is greatly reliant on the thoroughness of law enforcement and judicial interpretation. We identified subjectivity in determining public decency and order, along with an informational and power imbalance between the parties, as the primary obstacles to putting this article into practice. Therefore, consistent enforcement of the legislation and clearer standards are necessary for the fair and efficient enforcement of Article 1337.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Freedom of contract
  topic: keywords
subject: Article 1337 of the Civil Code
  topic: keywords
subject: Business contract law
  topic: keywords
creator: Yenny Febrianty
creator: Viorizza Suciani Putri
creator: Ana Riana
creator: Rio Akmal Syahbana
creator: Rini Fitriani
creator: Tora Yuliana
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-09-26
publication date: 2024-09-26
starting page: 77
ending page: 90

EMPLOYMENT MIGRATION SERVICE PROTECTION: FORMULASI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
type: item
description: Pelaksanaan proses pelayanan dalam penempatan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum berjalan secara efektif sehingga banyak calon PMI lebih memilih jalur non prosedural. Hal ini tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup PMI di luar negeri yang seringkali menghadapi kesulitan. Tindakan kekerasan, pelecehan, dan kondisi kerja yang buruk kemudian menjadi tantangan bagi PMI non prosedural yang diakibatkan belum adanya aksesibilitas dalam proses layanan migrasi kerja yang lebih memudahkan PMI memilih jalur secara prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kedudukan dan efektivitas peraturan kebijakan dalam layanan migrasi kerja serta mengembangkan model peraturan kebijakan yang mampu mewujudkan layanan migrasi kerja yang terpadu dan efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Wawancara mendalam (indepth interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini meliputi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kebijakan memiliki kedudukan penting dalam proses penempatan dan pelindungan PMI sebagai eskalasi kebijakan. Efektivitas peraturan ini memerlukan integrasi dengan berbagai aspek layanan migrasi kerja yang terpadu, mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan teknis lainnya yang berlaku di semua tingkatan pemerintahan. Dengan adanya peraturan kebijakan yang komprehensif dan terpadu, hak-hak fundamental PMI dapat terlindungi dengan lebih baik, menciptakan layanan yang transparan, efektif, dan aman bagi pekerja m…
subject: Artikel
  topic: section
subject: Indonesian Migrant Workers
  topic: keywords
subject: Protection
  topic: keywords
subject: Policy Regulation
  topic: keywords
creator: Arini Nur Annisa
creator: Mutiah Wenda Juniar
creator: Muh. Ramadhansyah Prasetia
creator: Muhamad Fitra Rahman
creator: Rifki Alfian
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-09-26
publication date: 2024-09-26
starting page: 44
ending page: 63

PENEGAKAN HUKUM GUNA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASCA IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE BERUJUNG MAUT
type: item
description: Pengimplementasian Restorative Justice (RJ) merupakan realisasi asas ultimun remedium, sehingga penegakan Hukum Pidana lebih tegas dan humanis. Salah satu perkara laka lantas yang diimplementasikan RJ adalah perkara laka lantas Yx dengan Mx. Pasca pengimplementasian RJ, sebab kondisi yang semakin memburuk selama perawatan 2 (dua) hari di rumah sakit, mengakibatkan Mx meninggal dunia (laka lantas berujung maut). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui manfaat implementasi RJ dan penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana pasca implementasi RJ yang berujung maut dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan teori hukum, yakni Teori Manfaat dan Teori Penegakan Hukum yang bersinergis dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 5 (lima) manfaat implementasi RJ dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun. Tidak dilakukan penegakan hukum lebih lanjut guna pertanggungjawaban pidana pasca implementasi RJ yang berujung maut dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Pertanggungjawaban
  topic: keywords
subject: Restorative Justice
  topic: keywords
subject: Maut
  topic: keywords
creator: Tagor Efendi
creator: Rony Andre Christian Naldo
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-09-26
publication date: 2024-09-26
starting page: 1
ending page: 14

EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK
type: item
description: Abstrak Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, yang salah satunya dengan membuat kebijakan Program Tax Amnesty Jilid 1. Program Tax Amnesty Jilid 1 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Pematangsiantar. Program Tax Amnesty Jilid 1 diharapkan efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang secara otomatis efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui efektifitas Program Tax Amnesty Jilid 1 terhadap peningkatan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan Teori Efektifitas Hukum yang bersinergis dengan Teori Kesadaran Hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Tax Amnesty Jilid 1 di Kota Pematangsiantar belum efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang terhadap fakta hukum tersebut diajukan 2 (dua) solusi. Abstrac The Government is always traying to increase revenue from the tax sector, one of which is by creating a Tax Amnesty Program Volume 1 policy. The Tax Amnesty Program Volume 1 is implemented in all regions of Indonesia, one of which is in Pematangsiantar City. The Tax Amnesty Volume 1 Program is expected to be effective in increasing Taxpayers’ legal awareness, which will automatically be effective in increasing revenue from the tax sector. This research aims to analyze to determine the effectiveness of the Tax Amnesty Volume 1 Program in increasing the legal awareness of Taxpayers in Pematangsiantar City. This research is a type of normative research, using a holistic normative juridical method, using a primary data and secondary data. The data obtained was analyzed deductively qualitatively, which was further analyzed based on legal norms and Theory of Legal…
subject: Artikel
  topic: section
subject: Kata Kunci: Efektifitas, Tax Amnesty, Kesadaran.
  topic: keywords
subject: Keywords: Effectiveness, Tax Amesty, Awareness.
  topic: keywords
creator: Rony Andre Christian Naldo
creator: Buyung Buyung
creator: Muldri Pudamo James Pasaribu
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-09-26
publication date: 2024-09-26
starting page: 15
ending page: 27

HAK LAYANAN KESEHATAN MENTAL DALAM PERPEKTIF HUKUM DAN KONSTITUSI
type: item
description: https://docs.google.com/document/d/1q9V-rE21sAUK7U2awWuQwFmB1VXd8t_0/edit?usp=sharing&ouid=117409050110972185272&rtpof=true&sd=true
subject: Artikel
  topic: section
subject: Kesehatan Mental, Hak, Konstitusi, Hukum
  topic: keywords
creator: Roni Sulistyanto Luhukay
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-09-26
publication date: 2024-09-26
starting page: 28
ending page: 43

PERISTIWA TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KRIMINAL DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
type: item
description: Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi HAM, di Indonesia hukum yang mengatur tentang tata cara/proses dalam mengadili seseorang yang melanggar ketentuan dari hukum pidana adalah hukum acara pidana, didalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas salah satunya asas praduga tak bersalah yang mana seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Namun tidak jarang dalam menjalankan tugas sebagai salah satua parat penegak hokum anggota kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana yang belum mempunyai kepastian secara hokum bahwa dirinya telah bersalah.Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tembak ditempat yang dilakukan anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah dan bagaimana pertanggungjawaban dari anggota kepolisian setelah melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menelaah bahan-bahan hokum seperti Perundang-Undangan, aturan-aturan dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan permasalahan, metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan normatif, teknik pengumpulan data dengan cara study kepustakaan dan penelitian lapangan. Menggunakan analisis kualitatif kemudian dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian anggota kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri atau disebut dengan diskresi, sepertitindakan menembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana yang mencoba melarikan diri/melawan petugas dan mengancam keselamatan jiwa petugas/masyarakat. Tindakan ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan anggota kepolisian kepada pelaku karena kewenangan tersebut merupakan tindakan yang dapat diambil ketika berada didalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan Hak Asasi Manusia, sedangkan bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan anggota ke…
subject: Artikel
  topic: section
subject: Tembak di tempat
  topic: keywords
subject: Pertanggungjawaban
  topic: keywords
subject: Praduga Tak bersalah
  topic: keywords
creator: Edgar M. Parinussa
creator: Rachmad Rizky Ananda
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-03-28
publication date: 2024-03-28
starting page: 176
ending page: 186

KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT
type: item
description: Dalam hal jaminan terhadap urusan utang piutang dibutuhkan kepastian keadilan terhadap debitur. Dari sekian banyaknya bentuk jaminan salah satu yang dapat digunakan adalah jenis jaminan fidusia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan. Fidusia terhadap Debitur yang dinyatakan Pailit dan bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitur pailit, berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mitode penelitian deskriptif-analisis yg mana menggambarkan pokok-pokok permasalahan menjadi objek penelitian yang dikaitkan dengan undang-undang dan teori-teori yag berkaitan untuk memperoleh kesimpulan. Kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing dan dalam hak melakukan eksekusi apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan tercantum dalam Pasal 29 Nomor 42 Tahun 1999 UndangUndang Jaminan Fidusia serta Objek jaminan fidusia atas kekuasaan penenrima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Jaminan Fidusia
  topic: keywords
subject: Debitur
  topic: keywords
subject: Pailit
  topic: keywords
creator: Margaritha Rami Ndoen
creator: Carol Dwi Septiano D
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-03-28
publication date: 2024-03-28
starting page: 207
ending page: 221

EFEKTIVITAS KINERJA ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS PRO BONO
type: item
description: Negara hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek terutama hak-hak dasar dan tidak dapat dirampas, melainkan harus dihormati dilindungi oleh negara. Namun Dalam implementasinya ada yang diberlakukan secara adil dan juga ada kemungkinan potensi-potensi rawan terjadinya perlakuan yang kurang adil. Maka pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Namun dalam penerapan Pemberian bantuan hukum didapati berbagai kendala diantaranya adalah Sumber Daya Terbatas. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yakni bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana aturan terkait penanganan kasus pro bono, serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja advokat dalam menangani kasus pro bono tersebut. Dalam Penulisan jurnal Ini, yang digunakan yakni Metode Penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para advokat yang ada pada DPC Peradi Makassar disebutkan bahwa penanganan kasus pro bono sudah berjalan dan hal tersebut sudah sejak lama, namun Advokat dalam menangani kasus pro bono masih menghadapi beberapa kendala dalam hal ini adalah sumber daya terbatas. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi oleh para advokat, agar kedepannya menjadi lebih efektif dalam menangani kasus pro bono.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Advokat
  topic: keywords
subject: Efektivitas
  topic: keywords
subject: Pro Bono
  topic: keywords
creator: Wahyu
rights: Copyright (c) 2024 Paulus Law Journal
date: 2024-03-28
publication date: 2024-03-28
starting page: 163
ending page: 175