Optimalisasi Peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah
DOI:
https://doi.org/10.1610/t94k5n82Keywords:
Optimalisasi, Bendahara Pengeluaran, Laporan Pertanggungjawaban, Transparansi, AkuntabilitasAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap empat informan kunci. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bendahara pengeluaran sangat krusial dalam memastikan laporan pertanggungjawaban disusun secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hambatan yang ditemukan meliputi keterlambatan dokumen pendukung, kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja, kendala teknis aplikasi dengan jaringan internet yang tidak stabil, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang perbendaharaan. Upaya optimalisasi dilakukan melalui pengelolaan transaksi yang cermat, verifikasi dokumen yang teliti, serta koordinasi yang efektif antar bagian, sehingga laporan dapat tersusun tepat waktu dan sesuai regulasi. Penelitian ini menegaskan bahwa bendahara pengeluaran tidak hanya berperan administratif, tetapi juga strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Downloads
References
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 1(1), 32–42. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872
Kusuma, A. (2023). Optimalisasi peran bendahara pengeluaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(2), 115–128. https://doi.org/10.33864/japi.v8i2.2023
Lestari, D., & Nugraha, R. (2020). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah: Sebuah evaluasi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 6(1), 45–56. https://doi.org/10.23852/jakp.v6i1.2020
Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE), 2(1), 45–51. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.
Paembonan, R., Ma’na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. Journal of Marketing Management and Innovative Business Review, 2(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254
Paranoan, N., Sabandar, S. Y., Paranoan, A., Pali, E., & Pasulu, I. (2022). The Effect of Fraud Prevention, Fraud Detection, Investigative Audits, and Professionalism of Auditors on Efforts to Minimize Fraud in the Financial Statements of Companies in Makassar City, Indonesia. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 19, 54–62. https://doi.org/10.37394/23209.2022.19.6
Pini, L., Rantererung, C. L., & Pasae, Y. (2025). Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE), 3(1), 8–13. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.295
Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 1(1), 108–119. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738
Pratiwi, A., & Nugroho, Y. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(1), 77–89. https://doi.org/10.18652/jekp.v13i1.2022
Ratnasari, A. D. (2024). Optimalisasi peran bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan publik. Jurnal Manajemen Keuangan Daerah, 9(1), 21–34. https://doi.org/10.24658/jmkd.v9i1.2024
Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik, 1(1), 86–92. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862
Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota : Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE), 3(1), 22–28. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300
Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Alfabeta.
Tandibua, S. T., Pasae, Y., & Baharuddin. (2025). Analisis Kinerja Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE), 3(1), 1–7. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.294
Taufik, M., & Wibowo, A. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Peran SDM dan sistem informasi akuntansi. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 123–137. https://doi.org/10.10463/jrak.v9i2.2021
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara.
Rahman, F. (2021). Implementasi SIPD dalam tata kelola keuangan daerah: Peluang dan tantangan. Jurnal Teknologi Informasi Publik, 5(2), 89–100. https://doi.org/10.20524/jtip.v5i2.2021
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Yunita Pamenta, Yoel Pasae, Sita Yubelina Sabandar (Penulis)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
COPYRIGHT NOTICE
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright on any article is retained by the author(s).
- The author grants the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
