Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Prosedur Pencatatan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire

Penulis

  • Muhammad Wahiruddin Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar Penulis
  • Baharuddin Baharuddin Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar Penulis
  • Kristian Hoegh Pride Lambe Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar Penulis

DOI:

https://doi.org/10.1610/0nwmds64

Kata Kunci:

pencatatan keuangan, transparansi, pengelolaan keuangan publik, akuntabilitas, Nabire

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pencatatan keuangan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire serta kontribusinya dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan. Transparansi keuangan merupakan prinsip utama good governance yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan lima informan kunci yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan telah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan dukungan aplikasi SIPKD, serta prosedur verifikasi berjenjang yang melibatkan bendahara, kepala sub bagian, dan pimpinan dinas. Prosedur ini dinilai cukup mendukung transparansi internal, meskipun keterbukaan eksternal kepada masyarakat masih terbatas. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, keterlambatan dokumen, serta lemahnya koordinasi antarunit. Solusi yang direkomendasikan antara lain peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengembangan mekanisme transparansi berbasis digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prosedur pencatatan yang akuntabel dengan komitmen manajerial guna meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Referensi

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.). SAGE Publications.

Khoirunnisa, F. (2025). Implementasi akuntansi dan pencatatan keuangan digital dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan UMKM untuk mewujudkan SDGs di Kota Cirebon (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati).

Lestari, R. (2020). Analisis penerapan akuntansi pemerintahan dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 8(1), 23–35.

Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik, 1(1), 108–115. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi. Salemba Empat.

Paembonan, R., Ma’na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. Journal of Marketing Management and Innovative Business Review, 2(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Pajouw, R. V., Poputra, A. T., & Afandi, D. (2015). Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 77–86.

Perdana, R. (2020). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Kabupaten Purworejo (Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta).

Ramadhani, A. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 56–65.

Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012. https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248

Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota : Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE), 3(1), 22–28. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300

Simatupang, T. (2019). Sistem informasi keuangan daerah sebagai penunjang transparansi. Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan, 11(3), 41–50.

Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Studi Kualitatif di DPMPTSP Kabupaten Dogiyai ). J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 1(2), 61–69. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

World Bank. (2004). Governance and development. World Bank Publications.

Yusuf, M. (2019). Good governance dan transparansi keuangan publik. Alfabeta.

Unduhan

Diterbitkan

22-08-2025

Cara Mengutip

Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Prosedur Pencatatan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. (2025). ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik, 1(2), 245-250. https://doi.org/10.1610/0nwmds64

Artikel Serupa

21-30 dari 37

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.