Paulus Legal Research adalah jurnal berkala online berbahasa Indonesia yang merupakan hasil penelitian Dosen, Mahasiswa dan Praktisi di Bidang Hukum yang diterbitkan 2 kali setahun. Jurnal ini memiliki fokus penerbitan di bidang Hukum Pidana, Perdata dan Tata Negara. Fokus artikel dapat berkembang disesuaikan dengan perkembangan jurnal.
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 239/Pdt.G/2015/PN.Mks DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)
Sita jaminan (conservatoir beslag) merupakan instrumen preventif fundamental dalam hukum acara perdata yang bertujuan melindungi efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dengan mencegah pengalihan atau penyembunyian objek sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur sita jaminan dalam perkara perdata di Indonesia dan mengkaji implementasinya dalam Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, serta data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 261 RBg, dan Rv telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi pelaksanaan sita jaminan. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan sita jaminan dalam perkara dimaksud belum berjalan optimal karena adanya keberatan tergugat, risiko pengalihan objek sengketa, lemahnya pengawasan atas objek sitaan, dan minimnya koordinasi antarlembaga. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menegaskan urgensi penguatan kelembagaan dan pembaruan prosedur pelaksanaan sita jaminan. Pembaruan kajian menunjukkan bahwa hingga medio 2026, HIR, RBg, dan Rv masih berlaku sebagai hukum acara perdata positif, sementara Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang akan menggantikannya telah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026 dan disepakati sebagai usul inisiatif DPR, dengan salah satu agenda pembaruannya menyangkut reformasi pengaturan sita dan eksekusi perdata.
Sita jaminan; conservatoir beslag; hukum acara perdata; kepastian hukum; Pengadilan Negeri Makassar
Hak Cipta (c) 2026 Paulus Legal Research
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DAN KENDALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH YANG EFEKTIF PASCA-UU NO. 13 TAHUN 2022
Desentralisasi dan otonomi daerah telah mentransformasi lanskap legislasi di Indonesia, memberikan kewenangan pembentukan peraturan kepada pemerintah daerah. Di tengah dinamika ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah memegang peran sentral dalam mengawal Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk memastikan produk hukum daerah yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah di Kota Palopo dalam mewujudkan legislasi daerah yang efektif pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan solusi normatif untuk mengoptimalkan peran tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum masih dominan pada fungsi fasilitasi dan koordinasi, namun belum optimal dalam memastikan kualitas substansi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi perancang peraturan perundang-undangan (legislative drafter), minimnya program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta tantangan dalam proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, penguatan institusional melalui peningkatan kapasitas aparatur dan perbaikan mekanisme kerja menjadi prasyarat mutlak untuk mengoptimalkan peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam menghasilkan peraturan daerah yang aspiratif, berdaya guna, dan selaras dengan sistem hukum nasional. Perkembangan regulasi terkini yang paling signifikan adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (berlaku 23 Oktober 2025), yang mencabut Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dan memperkenalkan mekanisme e-Harmonisasi berbasis elektronik. Di samping itu, nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM telah berubah menjadi Kementerian Hukum sejak Oktober 2024, sehingga rekomendasi penelitian ini menemukan konteks implementasi yang lebih konkret dari yang sebelumnya diperhitungkan.
Program Legislasi Daerah, Sekretariat Daerah, Peraturan Daerah, Harmonisasi Hukum, Perancangan Peraturan Perundang-undangan
EFEKTIVITAS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan sosiologis yang dihadapinya, dengan studi kasus di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Urgensi pengawasan pemilu yang efektif merupakan pilar utama untuk menjamin integritas dan kualitas demokrasi elektoral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang didukung dengan data empiris, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Bawaslu di Kabupaten Pegunungan Arfak telah berjalan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mencakup penanganan pelanggaran administrasi, mediasi sengketa proses, serta penerusan dugaan tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 telah memperkuat kewenangan Bawaslu dengan memaknai “rekomendasi” sebagai “putusan” yang mengikat dalam ranah pelanggaran administrasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan signifikan, antara lain (1) keterbatasan kewenangan eksekutorial dalam ranah tindak pidana pemilu; (2) kompleksitas prosedur dan tumpang tindih persepsi dalam Sentra Gakkumdu; (3) intervensi politik dan kondisi geografis yang sulit; serta (4) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran Bawaslu, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan kewenangan lebih tegas, penyederhanaan prosedur penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi publik berkelanjutan menjelang Pemilu 2029. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu telah memasuki tahap pembahasan formal di DPR dengan target pengesahan akhir 2026, meskipun harmonisasi dengan rezim Pilkada masih belum masuk agenda legislasi prioritas.
Bawaslu, Kewenangan, Pelanggaran Pemilu, Penegakan Hukum, Pemilu Demokratis
Hak Cipta (c) 2025 Paulus Legal Research
KEKOSONGAN HUKUM DAN PARADOKS HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA-SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023
Penelitian ini mengkaji kompleksitas hukum perkawinan beda agama di Indonesia, terutama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut secara eksplisit melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih dalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperkuat kekosongan hukum yang sebelumnya telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang tidak secara tegas melarang maupun mengizinkan perkawinan beda agama. Kondisi ini menciptakan paradoks antara kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia—termasuk hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia—dengan realitas hukum positif yang membatasi hak tersebut melalui penafsiran yuridis yang restriktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang konstitusionalitas substansinya tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 212/PUU-XXIII/2025, berpotensi menjadi instrumen diskriminasi dan menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara, sekaligus bertentangan dengan yurisprudensi progresif Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. Diperlukan intervensi legislatif untuk merevisi UU Perkawinan guna memberikan kepastian hukum yang adil dan non-diskriminatif. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa jalan buntu konstitusional tersebut semakin nyata melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan tidak dapat menerima pengujian Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sementara agenda revisi legislatif terhadap UU Perkawinan hingga medio 2026 belum menunjukkan kemajuan konkret.
Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Mahkamah Agung, Kepastian Hukum, Diskriminasi
MENAKAR ULANG KEADILAN: ANALISIS KRITIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASCA-REFORMASI KUHP
Penjatuhan pidana yang tidak seragam terhadap tindak pidana sejenis, atau dikenal sebagai disparitas putusan, merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menggerus rasa keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencurian serta menganalisis implikasi yuridisnya dalam konteks perkembangan hukum terkini, khususnya pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui penelaahan putusan-putusan pengadilan yang relevan serta literatur akademik mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas utamanya disebabkan oleh kombinasi antara kebebasan hakim yang luas, ketiadaan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang mengikat, sistem ancaman pidana KUHP lama yang hanya mengatur batas maksimum, serta perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur subjektif dan objektif suatu perkara. Meskipun kebebasan hakim merupakan pilar independensi yudisial, ketiadaan standardisasi yang jelas berpotensi menciptakan inkonsistensi yang merugikan pencari keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Baru, melalui pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, memberikan arah baru menuju pemidanaan yang lebih terukur. Namun, implementasinya memerlukan dukungan institusional yang kuat, termasuk pembentukan sentencing guidelines yang komprehensif, penguatan peran Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan yurisprudensi, serta pendidikan berkelanjutan bagi hakim, untuk meminimalisir disparitas dan mewujudkan keadilan yang lebih prediktif dan konsisten. Pembaruan kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru tersebut telah resmi berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, dan Mahkamah Agung pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman implementasi awal; namun demikian, pedoman pemidanaan kuantitatif yang komprehensif dan spesifik untuk tindak pidana pencurian masih belum terwujud, sehingga rekomendasi penelitian ini tetap relevan.
Disparitas Putusan, Tindak Pidana Pencurian, Kebebasan Hakim, Pedoman Pemidanaan, KUHP Baru
IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TOLIKARA
Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tolikara serta partisipasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif; peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait, serta mengumpulkan data lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di Kabupaten Tolikara diimplementasikan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar-mengajar dan perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah. Pelaksanaan akuntabilitas ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara sesuai kewenangannya. Selain itu, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Tolikara terwujud dalam beberapa bentuk: mulai dari partisipasi dalam memperoleh informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi berupa kontribusi material, hingga partisipasi mandiri oleh masyarakat (self-mobilization). Partisipasi yang aktif dan bermakna tersebut berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Penyelenggaraan Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Tolikara
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DALAM PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Perjanjian antar pemegang saham merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama ketika Anggaran Dasar tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional secara fleksibel. Perjanjian ini memberikan ruang bagi para pemegang saham untuk menetapkan ketentuan tambahan, termasuk dalam penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham dalam penetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Oceania Development. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antar pemegang saham yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, yang menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
Perjanjian Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Wanprestasi
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI KOTA MAKASSAR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial serta mengevaluasi peran mediator dalam pelaksanaan mediasi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan, serta di PT. Surapandang sebagai objek studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi pustaka di Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi cukup efektif dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial karena prosesnya cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan di luar pengadilan. Selain itu, peran mediator dalam proses mediasi tergolong sangat baik, yakni berperan sebagai fasilitator netral yang mampu menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Mediator terbukti menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi.
Mediasi, Perusahaan, Hubungan Industrial
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI PRAJURIT KODAM VII/WIRABUANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Kodam VII/Wirabuana, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana desersi di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana militer dalam penanganan perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana desersi telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan menurunnya angka kasus desersi dari tahun ke tahun. Dalam proses penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan teori keseimbangan. Hukuman tambahan berupa pemecatan dijatuhkan kepada pelaku desersi yang tidak kembali secara sukarela ke kesatuan, serta kepada pelaku yang mengulangi perbuatan yang sama. Upaya penanggulangan desersi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) preventif, melalui penguatan peran komandan sebagai penegak hukum, pembinaan mental kejuangan, dan pendekatan personal terhadap anggota yang berpotensi melakukan desersi; dan (2) represif, melalui proses hukum pidana militer, hukum disiplin militer, dan hukum administrasi militer yang mencakup tindakan administratif seperti skorsing terhadap prajurit pelanggar.
Desersi, Sanksi Pidana Militer, Peradilan Militer
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV, percakapan digital, dan dokumen elektronik kini semakin sering digunakan dalam proses persidangan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana yang berlaku, dengan fokus pada metode pembuktian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHAP belum mengatur secara eksplisit tentang klasifikasi dan prosedur pembuktian alat bukti elektronik. Hal ini menimbulkan variasi dalam penerapan hukum di persidangan. Kendala utama dalam pembuktian alat bukti elektronik antara lain adalah persoalan autentikasi, keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum, serta belum adanya pedoman teknis yang baku dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum, serta harmonisasi antar regulasi yang mengatur pembuktian elektronik.
Alat Bukti Elektronik, Hukum Acara Pidana, Pembuktian, UU ITE
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEMERINTAHAN KELURAHAN TAPPARAN KABUPATEN TANA TORAJA
Pemerintahan Kelurahan Tapparan dengan pendekatan AAUPB dalam pemerintahan Kelurahan Tapparan telah dijalankan dengan baik, bagik dalam segi administrasi/pemerintah, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, dan adanya keterbukaan pemerintah Kelurahan Tanpparan dalam melakukan pengelolaan anggaran dana Kelurahan Tanpparan beserta dengan admistrasi lainnya demi kemajuan dan kemakmukaran masyarakat Kelurahan tapparan itu sendiri Dan Penyelenggaraan pelayanan Publik atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Masyarakat mengharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan Tanpparan antara lain semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, biaya yang wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pelayanan pengurusan di Kantor Kelurahan Tanpparan, masyarakat menginginkan pelayanan yang benar- benar berkualitas. Dan Pemerintahan Kelurahan Tanpparan sudah berusaha dengan baik dalam kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari hasil laporan pada informan yang ada dan Kualitas pelayanan sudah dikatakan baik bisa dilihat dari aspek Profesionalisme yang meliputi kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan, aspek mentaati segala peraturan yag melandasi bidang pekerjaan, aspek Kejelasan yang meliputi prosedur pelayanan yang baik serta rincian biaya atau tarif pengurusan yang tidak mahal dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Tanpparan.
Hak Cipta (c) 2024 Paulus Legal Research
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGUNAAN HUTAN TANA TOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Dan Pengunaan Hutan Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penguasaan hutan tana toa ditinjau dari hukum Adat dan untuk mengetahui penggunaan hutan tana toa di tinjau dari hukum adat di Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba.Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Kualitatif Sosiologi yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian yaitu di kawasan adat tana Toa kecamatan kajang kabupaten Bulukumba.Hasil penelitian menunjukan bahwa Hak penguasaan masyarakat adat didapatkan secara individual atau secara kolektif baik melalui pewarisan, maupun melalui pemindahan hak atas tanah dengan hibah, jual beli atau tukar menukar Konsepsi hak kepemilikan tanah ulayat milik Masyarakat Adat. Hak komunal dalam Masyarakat Adat didasarkan kepada kepemilikan bersama kepada masyarakatnya secara individual dan menjadi milik pribadi yang mana pemberian tanah ini disebut juga dengan izin dari pemangku adat yang ada di amatoa dan sudah menggunakan bukti surat kepemilikan. Dan Penggunaan tanah adat milik individu maupun tanah adat kotektif milik keluarga menegaskan kepada semua pihak yang menggunakan tanah (pemerintah, masyarakat dan perorangan) berkewajiban untuk memelihara tanahnya sehingga Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat amatoa di Kawasan Hutan lanjut melakukan penataan batas dan fungsi, serta kegunaanya, dan penetapan kawasan hutan bersama-sama dengan masyarakat adat atau masyarakat sipil.
Penguasaan Tanah, Penggunaan Hutan, Adat Kajang
JALAN PINTAS MENAGIH UTANG MELALUI GUGATAN SEDERHANA
Jalan Pintas Menagih Utang melalui Gugatan sederhana adalah suatu perangkat hukum baru diterbitkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 dengan nilai gugatan tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun terbit Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019, perbedaannya PERMA No. 4 Tahun 2019 adalah peningkatan jumlah gugatan yang paling rendah adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), gugatan sederhana diajukan melalui administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Hadirnya gugatan sederhana menolong Para pencari Keadilan untuk memuntut haknya dari debitor yang beriktikad buruk. Utang hanya senilai seperti ini sangat kecil bagi orang yang berkecukupan, namun sangat berarti bagi orang yang sederhana uang berjumlah seperti sangat banyak dan berarti. Hukum Acara yang mengatur gugatan sederhana ini sangat ringkas dan jelas time frame work-nya, yaitu hanya 25 hari kerja, tidak ada upaya hukum ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, eksekusinya mudah dan dapat dengan segera dapat diketahui kapan waktunya proses eksekusi. Sehingga kepastian hukum untuk mendapatkan kembali hak bagi Pencari Keadilan dapat mudah dan cepat terealisasi, karena kemudahan melalui gugatan sederhana (small court claim).
gugatan sederhana, kepastian hukum, hukum acara perdata
SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH PERADILAN MILITER III/16 MAKASSAR
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman,dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia Tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga merupakan masalah social yang serius dan menyita perhatian masyarakat, sebab seharusnya keluarga merupakan lingkungan paling aman dan menjadi tempat berlindung antar anggota keluarga. Namun pada kenyantaan keluarga juga dapat mengancam hidup seseorang. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III/16 Makassar dan Oditurat Militer IV-17 Makassar dengan teknik wawancara dan tanya jawab terhadap Hakim Militer dan sumber yang dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menekankan pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif merupakan kata-kata atau lisan dari orang-orang yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassar dan mengetahui pertimbangan hakim militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Peradilan Militer, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
ANALISIS PENERAPAN TINDAK PIDANA MILITER DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
Tujuan penelitian ini adalah untuk : Untuk mengetahui Mengkaji dan menganalisis penerapan hukuman tindak pidana militer dengan pendekatan perspektif restorative justice. Untuk Mengkaji dan menganalisis penerapan tindak pidana dalam pidana militer dalam mengadili dan mumutskan satu perkara pidana militer. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian yuridis-normatif yang bersumber bahan primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan, Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik ia secara tersurat maupun secara tersirat dirumuskan. Melalui dengan adanya pendekatan restorative justice yang mengedepankan penyelesaian tindak pidana militer dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil bagi para anggota militer yang berdampak pada tindak pidana. Fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan para anggota militer, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan militer diperlukan adanya tindak pidana militer melalui pendekatan restorative justice untuk menyelesaian masalah tindak pidana dengan mengedepankan asas keadilan dan kekeluargan.
Tindak Pidana Militer Restorative Justice
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris yang bersumberkan bahan primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang relevan dan kasus yang diteliti. Hasil penelitian adalah bahwa penerapan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dapat dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai lex generalis serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lex specialis, dan penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim. Hal itu sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian. Terdakwa juga dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kekurangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah yang terkait pertimbangan subyektif, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
Anak Pelaku, Pencabulan Anak, Penerpan Pidana Anak
Hak Cipta (c) 2023 Paulus Legal Research
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 9 PERPOL No. 8 TAHUN 2021
Kejahatan Narkotika atau Tindak pidana Narkotika saat sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan masuk dalam fase darurat narkotika. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjadi dasar hukum bagi aparat penegak Hukum yang ada dalam sistim peradilan (Criminal justice system/CJS) di Indonesia yaitu Kepolisian Negara RI (POLRI), Kejaksaan dan Pengadilan/Mahkamah Agung. Namun dengan semakin gencarnya penegakan Hukum kejahatan Narkotika tetapi tidak juga mengurangi atau menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika didalam Negeri, malah menimbulkan permasalahan baru yaitu membuat semakin penuh dan membludaknya Lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan lainnya. Maka dengan adanya fenomena membludaknya narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan lainnya tersebut membuat penegak Hukum khususnya Kepolisian Negara iRI (POLRI) berupaya mencari solusi pemecahan masalah untuk menjawab kebutuhan Hukum masyarakat yang dapat memenuhi asas rasa keadilan dan manfaat Hukum, dan Kapolri telah mengundangkan peraturan Kepolisian yang mengatur prosedur penanganan Tindak pidana berdasarkan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dimana pasal 9 mengatur persyaratan penyelesaian secara Restorative Justice terhadap pecandu Narkoba dan korban penyalahguna Narkoba.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP WARGA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MAKASSAR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Bantuan Hukum Gratis kepada Warga Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Makassar, dan untuk mengetahui kendala dalam implementasi Bantuan Hukum Gratis dalam Sistem Peradilan Pidana di Makassar. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan jenis penelitian yuridis- normatif yang bersumber dari bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara deskriptif hasil data yang relevan dan kasus yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan sistem peradilan pidana diberikan pada semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan persidangan. Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, maka berdasarkan Pasal 56 KUHP seharusnya terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan cacat hukum dan tidak dapat diterima, serta hambatan dalam pelaksanaannya. pemberian bantuan hukum gratis. umumnya dikendalikan oleh anggaran yang tersedia bagi penyidik dan Kejaksaan Agung. Sedangkan pada tahap pemeriksaan di persidangan dikontrol oleh tidak adanya permintaan untuk didampingi dan diberikan bantuan hukum oleh advokat secara cuma-cuma, dan kasus yang ditangani oleh Posbakum diangkat oleh hakim, namun kasus tersebut tidak ditangani oleh bantuan hukum. penyedia sejak tahap investigasi.
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA KANTOR DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
Jurnal ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Metode pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif empiris, dimana menggunakan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data, melalui wawancara atau tanya jawab dan penyebaran kuesioner kepada Informan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang berupa dokumen-dokumen,jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah kurang efektif dimana pihak yang beselisih selalu mempertahankan ego sehingga sampai batas waktu 30 (tiga puluh hari) kerja dan banyak yang menolak anjuran-anjuran yang diberikan oleh mediator dan memilih lanjutkan perselisihan ke Pengadilan hubungan industrial.
TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (INTERCOUNTRY ADOPTION)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Indonesia yang di Adopsi oleh WNA, dan bagaimana akibat hukumnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Normatif, teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dari beberapa undang-undang antara lain : Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pengangkatan anak Indonesia oleh yang salah satunya warga negara asing kemudian pasal 44, pasal 45, pasal 46 merupakan pasal-pasal yang mencakup pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa yakni yang tercantum dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil seb agaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seb agaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Satu hal yang tidak lazim dalam system pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah Sistem Pembuktian Beban Pembuktian atau sering disebut sebagai Sistem Pembuktian Terbalik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis- normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif hasil data yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi belum optimal karena penerapan sistem pembuktian terbalik masih bersifat terbatas dan berimbang, dan Kendala-kendala dalam penerapan sistem pembuktian terbalik sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang biasa memberi upeti, krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, sistem peradilan yang lemah dalam berkoordinasi, dan rendahnya kualitas penegak hukum dalam hal penegakan keadilan.
TINJAUAN YURIDIS PADA PERJANJIAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Pengaturan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meninggatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah berada pada aspek hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Pengadaan barang dan jasa harus diterapkan asas-asas umum, baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENJATUHAN PIDANA MINIMAL DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan sanksi Pidana Minimal dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks adalah terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana minimal bagi terdakwa yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda minimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun dakwaan Jaksa yang dilanggar adalah dakwaan subsider sedangkan dakwaan primer tidak terbukti, dan dalam menjalankan perintah perundang-undangan, maka hakim dapat saja menjatuhkan pidana minimal karena hal ini dengan jelas diatur di dalam undang-undang dan hakim bertugas menjalankan undang-undang. Namun demikian penjatuhan pidana minimal dalam kaitannya dengan upaya menanggulangi korupsi jelas tidak menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi dan tidak dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah korupsi baik yang bersifat khusus (Special Prevention) maupun yang bersifat umum (General Prevention).
ASPEK HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT KASIH HERLINA KABUPATEN MIMIKA
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kasih Herlina belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana dalam aspek pemberian pelayanan kesehatan seperti fasilitas rawat inap dan fasilitas lainnya. Dalam pelaksanaannya untuk pelayanan BPJS masih terkendala beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan peserta BPJS terhadap prosedur dan mekanisme untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
PENERAPAN ASAS RECHTSVERWERKING DALAM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 336 PK/Pdt/2015)
Penerapan asas rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah nasional pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan pengadopsian dari hukum adat. Jadi hukum yang tak tertulis itu tidak hanya meliputi yang hidup dan di pertahankan sebagai peraturan adat di dalam masyarakat yang lazim disebut hukum adat (dalam arti yang sempit) tetapi juga hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan dan kehakiman atau peradilan.Pertimbangan majelis hakim mengenai lembaga rechtsverwerking yang dituangkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, di dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 336 PK/Pdt/2015, di mana dalam putusannya majelis hakim dalam tingkat peninjauan kembali tidak menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pertimbangannya untuk menyelesaikan perkara tanah yang berkaitan dengan lembaga rechtsverwerking. Dengan memutuskan perkara ini secara praktis berdasarkan yurisprudensi.